OPTIMALISASI PROFESIONALISME GURU

Oleh : Wahyudi Oetomo

Globalisasi adalah sebuah keniscayaan yang akan dialami oleh semua bangsa di dunia ini. Batas-batas antar negara menjadi batas semu yang hanya memisahkan manusia berdasarkan batas formal, sedangkan batas kemanusiaan nyaris tidak ada.

Konsekuensi globalisasi dalam bidang pendidikan mengharuskan setiap negara menghilangkan atau meminimalkan disparitas kualitas pendidikan antar negara. Negara-negara berkembang harus selalu memperbaiki kualitas pendidikan negaranya untuk mempersempit kesenjangan sumber daya manusia (SDM)-nya dengan negara-negara maju.

Kualitas pendidikan di Indonesia, hingga kini, ketika harus bersaing dengan negara lain masih jauh tertinggal. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki kualitas pendidikan nasional serasa belum menampakkan hasil yang signifikan. Jangankan harus bersaing dengan negara-negara maju, bersaing dengan negara jiran seperti Malaysia dan Singapura  negara kita masih jauh ketinggalan.

Misalnya, berdasarkan data yang diperoleh The International Consortium for Evaluation and Achievement (IES) tahun 2001 menunjukkan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Hasil penelitian yang dilakukan IES itu hanya difokuskan untuk kelas 2 SMP, menempatkan Indonesia berada pada peringkat 34 dengan skor 403 untuk mata pelajaran Matematika, peringkat 32 dengan skor 435 pada bidang studi IPA. Peringkat tersebut hasil survei dari 38 negara di dunia. Hasil tersebut masih sangat jauh bila dibandingkan dengan Singapura yang merupakan peringkat pertama untuk Matematika dan kedua untuk IPA, sedangkan Malaysia berada pada posisi 16 untuk Matematika dan 22 untuk IPA.

Contoh lain, sebuah penelitian terhadap kualitas pendidikan dasar menempatkan posisi Indonesia menduduki peringkat 10 dari 14 negara berkembang di kawasan Asia Pasifik. Posisi Indonesia jauh di bawah Thailand  dan Malaysia yang berada di peringkat satu dan dua. Peringkat Indonesia hanya lebih baik dari Nepal, Papua Nugini, Kep. Solomon, dan Pakistan. Peringkat ini berdasarkan laporan monitoring global yang dikeluarkan lembaga PBB, Unesco. Penelitian terhadap kualitas pendidikan dasar ini dilakukan oleh Asian South Pacific  Beurau of Adult Education (ASPBAE) dan Global Campaign for Education. Studi dilakukan di 14 negara pada bulan Maret – Juni 2005.

Saat kualitas pendidikan pada komparasi global, negara kita terpuruk, rasanya amat sulit untuk bersaing dalam kancah globalisasi. Sumber daya manusia (SDM) Indonesia hanya menjadi ”jago kandang”, dan akan terpinggirkan dalam kompetisi global. Idealisasi pendidikan nasional yang tertuang dalam UU Sisdiknas No. 20  Tahun 2003, yaitu pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Apa yang salah dengan pendidikan nasional sehingga mutu pendidikan nasional terus terpuruk? Selain rendahnya kualitas pendidikan nasional pada komparasi internasional, juga pendidikan nasional kita tengah terjangkiti degradasi moral dan etika yang dialami oleh pelajar, mahasiswa, atau bahkan guru. Guru sebagai sosok penting dalam konstelasi pendidikan diharapkan menjadi figur penting dalam memperbaiki kualitas pendidikan nasional yang kian merosot.

Kualitas dunia pendidikan dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain kurikulum, bahan ajar, anggaran pendidikan, sarana prasarana, dan kualitas sumber daya guru. Semua komponen merupakan bagian yang utuh untuk menopang bangunan pendidikan nasional. Meningkatkan kualitas pendidikan nasional harus dilakukan secara simultan dan tidak boleh parsial.

Guru adalah komponen strategis dalam pencapaian tujuan pendidikan. Guru menjadi generator yang mampu menggerakkan kegiatan pembelajaran. Karena strategisnya posisi guru maka seorang guru harus memenuhi persyaratan yang tertuang dalam UU Sisdiknas 2003, pasal 432 ayat 1, yaitu : pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Menurut pasal 3 UU Sisdiknas menetapkan tujuan pendidikan adalah pemberdayaan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia (memiliki nilai dan sikap), sehat, berilmu, cakap, kreratif (berilmu pengetahuan), mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab (kecakapan psikomotorik).

Guru-guru di negeri ini yang terlahir sebelum disyahkannya UU Sisdiknas 2003 mampukah melaksanakan amanat UU Sisdiknas ? Data tahun 2000/2001 menunjukkan bahwa terdapat 49,49 % guru SD yang layak jika mengacu kualifikasi mengajar minimal D-2, sedangkan sebanyak 50,51% dinilai tidak layak. Pada tingkat SMP, terdapat 66,33% guru SMP yang dinilai layak dengan kualifikasi mengajar SMP minimal D-3, sedangkan terdapat 33,67% yang dinilai tidak layak. Persentase ini bisa lebih besar lagi lantaran sekarang ditetapkan untuk kelayakan guru SMP harus memiliki kualifikasi S-1. (Saiful anam, 2005).

Pertanyaan bernada skeptis terhadap kemampuan guru-guru di negeri ini untuk mewujudkan cita-cita UU Sisdiknas berdasarkan fakta empiris rendahnya prosentase kelayakan guru di Indonesia, khususnya pada pendidikan dasar, memang wajar muncul ke permukaan. Namun, harus diingat bahwa mutu pendidikan nasional bukan hanya ditentukan oleh guru, ada komponen-komponen yang lain menjadi bagian integral dalam bangunan pendidikan nasional.

Dulu, pada awal  1970-an, prestasi guru Indonesia sempat menjadi pembicaraan. Pada saat itu, ratusan guru Indonesia diminta secara resmi oleh Pemerintah Malaysia untuk menularkan ilmunya kepada ribuan guru dan siswa di sana. Momentum ini seringkali dijadikan bukti bahwa mutu pendidikan di Indonesia saat itu dinilai lebih baik ketimbang Malaysia, sehingga mereka belajar ke Indonesia. Malaysia cepat mengejar ketertinggalannya, sehingga mutu pendidikan di Malaysia kini sudah jauh meninggalkan pendidikan di Indonesia (Saiful Anam, 2005).

Apa yang salah dengan dunia pendidikan kita? Saat kualifikasi pendidikan guru di Indonesia tak setinggi sekarang, guru-guru di Indonesia mampu menampilkan performance tinggi sehingga menarik minat negara jiran untuk berguru. Sekarang, justru banyak guru-guru di negara kita yang melanjutkan studi pasca sarjana di perguruan tinggi di Malaysia. Sungguh memprihatinkan !

Mengapa guru kita sekarang memble kualitasnya? Penghargaan yang kurang memadai terhadap profesi guru, terutama dari sisi kesejahteraan finansial, diduga menjadi sumber segala persoalan yang menyebabkan rendahnya mutu guru di Indonesia. Lantaran kesejahteraannya tidak memadai, profesi guru cenderung dipandang sebelah mata. Siswa-siswa lulusan SMA atau sederajat yang masuk ke Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK)  pada umumnya berkemampuan pas-pasan, baik secara akademik maupun ekonomi. Bahkan tidak sedikit mereka yang masuk ke LPTK bukan karena bakat, minat, dan kemampuannya, melainkan lebih karena terpaksa. LPTK dijadikan sebagai pilihan yang kesekian setelah tidak diterima di perguruan tinggi umum.

Setelah lulus dari LPTK, dan menjadi guru dengan kemampuan pas-pasan dibina melalui program pendidikan dan pelatihan (Diklat) yang juga kurang bermutu. Hasil kajian menunjukkan bahwa kegiatan diklat pada masa silam yang menghabiskan dana besar seringkali tak jelas arahnya dan sistem pelatihannya cenderung monoton. Sehingga, setelah mengikuti diklat, banyak guru yang kembali kepada kebiasaan lama. Setumpuk teori inovasi pembelajaran yang disajikan dalam diklat disimpan rapi dalam lemari rapat-rapat, dan tidak pernah diimplementasikan di kelas. Akhirnya, metode ceramah lagi, ceramah lagi !

Membangun dunia pendidikan yang bermutu bisa dipersonifikasikan dengan membangun profesionalisme guru. Karena guru yang bermutu memberikan andil sangat besar bagi peningkatan mutu pendidikan secara  keseluruhan. Lalu, apa yang telah dilakukan oleh pemerintah dan yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan profesionalisme guru.

Lahirnya Undang-Undang  No.14 /2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD) diharapkan mampu meningkatkan kualitas kompetensi guru lewat sertifikasi guru. Idealisme sertifikasi guru adalah meningkatkan kualitas kompetensi guru yang kemudian dikuti oleh peningkatan penghasilan guru, melalui pemberian tunjangan profesi yang besarnya sama dengan satu kali gaji pokok. Lalu, setelah penghasilannya meningkat diharapkan seorang guru lebih fokus kepada tugasnya, mencerdaskan anak bangsa. Guru tak lagi repot mencari penghasilan tambahan sehingga masih sempat untuk mengoreksi hasil ulangan siswanya.

Namun, banyak pemerhati pendidikan termasuk guru, berpandangan bahwa sertifikasi guru tidak secara paralel akan meningkatkan kompetensi dan kinerja guru. Ada banyak fakta di lapangan, guru-guru yang lulus sertifikasi bukanlah guru-guru terbaik yang berdedikasi tinggi. Banyak guru yang memiliki sertifikat guru profesional  memiliki kinerja dan kompetensi biasa-biasa saja, bahkan masuk kategori guru berkompetensi rendah. Yang lebih mengkhawatirkan, ada tengara guru-guru yang telah lulus sertifikasi justru semakin ”loyo” kinerjanya. Merasa sertifikasi guru adalah puncak karir seorang guru, dan tidak ada lagi yang harus di raih.

Pemerintah melaksanakan program sertifikasi guru sebagai amanat UU Guru dan Dosen, tentu berharap guru yang lulus sertifikasi akan meningkat profesionalismenya, serta diikuti oleh peningkatan pendapatannya, sehingga lebih fokus pada tugasnya untuk mencerdaskan anak bangsa.

Lahirnya kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), membangun harapan baru bagi perbaikan kualitas pendidikan nasional. Konsep kurikulum KTSP yang memberikan ruang lebih luas kepada sekolah dan guru untuk mengembangkan dan menjabarkan isi kurikulum, dalam perjalanannya ternyata ”mengecewakan” guru. Di beberapa daerah, otoritas guru tetap terkooptasi oleh pihak luar. Misalnya, penyeragaman LKS, ulangan bersama, bahkan masih dipertahankannya ujian nasional dianggap menyerobot kewenangan guru dalam mengevaluasi kegiatan pembelajaran.

Mengoptimalisasi profesionalisne guru, berarti memberikan ruang yang lebih besar kepada guru untuk mengaktualisasi kemampuannya. Membangun profesionalisme guru tak cukup dengan hanya memberi gaji besar. Guru juga perlu dilatih melalui diklat-diklat yang profesional, diberi akses informasi yang lebih luas, atau jangan terlalu dicampuri kewenangannya.

Dunia pendidikan kita memimpikan guru-guru yang profesional dan berdedikasi tinggi. Membangun dunia pendidikan yang kompetitif membutuhkan guru-guru berkomitmen tinggi. Selama pemerintah masih belum mampu memenuhi idealisasi guru  dalam hal pendapatan, fasilitas, dan menyediakan ruang aktualisasi, guru-guru negeri ini dituntut tetap memiliki komitmen untuk memajukan kualitas pendidikan nasional. Bila komitmen untuk memajukan pendidikan nasional tidak dimiliki oleh seorang guru, lebih baik banting stir ganti profesi, karena negeri ini membutuhkan guru-guru yang profesional dan berdedikasi tinggi pada kemajuan pendidikan nasional.

Penulis :

Guru SMP  Negeri 1 Kamal

Alamat : Jl. Banyuajuh No. 5 Kamal – Bangkalan  69162

Iklan